Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf memperingatkan seluruh jajaran Kementerian Sosial agar menjaga profesionalitas dan menjauhi praktik korupsi dalam pelaksanaan program kerja pada Jumat (15/5/2026). Penegasan ini bertujuan untuk memastikan seluruh anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut menyatakan kesiapannya untuk menjadi orang pertama yang menyeret oknum nakal ke aparat penegak hukum. Langkah ini diambil guna menjaga integritas instansi dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

“Iya saya juga ingin menyampaikan, tidak mudah hari ini untuk korupsi. Kalau masih ada yang nekat, Insyaallah tinggal tunggu waktu akan ketahuan,” tegas Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Kemensos menekankan bahwa pengawasan internal akan diperketat demi menjamin setiap rupiah dana negara sampai ke tangan yang berhak. Mensos juga menyebut telah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Sosial untuk melakukan pemantauan intensif di setiap lini birokrasi.

“Kalau di jajaran Kementerian Sosial ada yang korupsi, saya dan Pak Wamen menjadi pihak pertama yang melaporkan,” tutur Saifullah Yusuf.

Sebagai langkah preventif, pimpinan Kemensos berencana membentuk tim investigasi internal apabila ditemukan indikasi penyelewengan wewenang. Tim tersebut bertugas menyelidiki kebenaran informasi sebelum menyerahkannya kepada instansi terkait seperti Kejaksaan Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kalau ada informasi-informasi korupsi, saya langsung membentuk tim, saya minta selidiki ke dalam, kalau terbukti saya akan melaporkan ke Kejaksaan Agung maupun ke KPK atau ke aparat penegak hukum,” tutur Saifullah Yusuf.

Selain birokrasi internal, perhatian khusus diberikan kepada pilar-pilar sosial dan pendamping Penerima Keluarga Harapan (PKH). Gus Ipul mengingatkan bahwa seluruh elemen yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan harus patuh pada regulasi yang berlaku tanpa pengecualian.

“Jangan ada yang main-main, sudah tidak waktunya lagi otak-atik APBD, otak-atik APBN. Tidak waktunya lagi korupsi, tidak waktunya lagi memotong-motong yang bukan haknya, mengambil yang bukan haknya,” tegas Saifullah Yusuf.

Para pendamping PKH kini telah memiliki status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang merupakan bentuk apresiasi negara. Status tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk bekerja lebih jujur dalam meningkatkan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Itu suatu kehormatan yang luar biasa. Jangan dinodai dengan kegiatan-kegiatan, dengan tindakan-tindakan yang tidak semestinya, akan rugi sendiri,” ujar Saifullah Yusuf. (Anda)